Page 4 - Policy Brief
P. 4
1.
Diperlukan sinergitas dan kolaborasi dengan Kementerian lain dalam mengembangkan kawasan transmigrasi.
Dalam hal pengembangan konektivitas jalan perlu disusun master plan rencana pembangunan jalan untuk
Ÿ
pembangunan 5 tahun ke depan, yaitu dengan cara membuat peta jaringan jalan dan memberi data atribut dan nama
jalan yang akan dibangun untuk setiap tahunnya dilengkapi dengan titik koordinat. Menyampaikan usulan/program
ke Kementerian PUPR dan Dinas PUPR di Provinsi/Kabupaten sebagai pengampu pembangunan fisik jalan. Selain itu
dapat diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi
Kita perlu mempelajari kebijakan di sejumlah negara yang telah berhasil mengembangkan industri gim dan menjadikannya
andalan penerimaan negara. Misalnya Korea Selatan dan Polandia. Korsel fokus mendorong pengembang gim lokal untuk
masuk pasar global. Salah satu caranya dengan mendirikan Global Game Hub Center yang berperan sebagai inkubator
perusahaan gim lokal dan trainer calon pekerja industri gim. Sedangkan di Polandia, dunia pendidikan menjadi kunci.
Polandia memiliki 60 jurusan/program studi yang terkait dengan pembuatan gim. Selain itu juga Polandia juga memiliki
skema subsidi tahunan untuk riset dan pengembangan gim serta dukungan finansial bagi promosi produk ke luar negeri.
Industri gim nasional memiliki cakupan yang sangat luas dan banyak stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan
instrumen kebijakan di setiap aspeknya, namun harus saling sinkron dan terkonsolidasi satu sama lain. Sejumlah
kementerian dapat menerbitkan regulasi, antara lain:
Ÿ Kemensetneg bersama Menko Ekon dan Menko Marinves perlu menyusun regulasi payung induk berupa Perpres yang
mengatur sejumlah prinsip umum terkait aspek investasi, pengembangan SDM, penyiapan infrastruktur, insentif pelaku
industri, edukasi dan kesehatan.
Ÿ Menperin, Menkeu, dan Meninves/Kepala BKPM perlu membuat regulasi terkait insentif untuk mendorong investasi
terhadap industri gim nasional.
Ÿ Mendikbud perlu menyempurnakan kebijakan mengenai kurikulum pendidikan tinggi (MBKM), pemagangan, pembukaan
prodi baru, dll.yang mendukung kebutuhan pasar kerja ekonomi digital, antara lain industri gim, akan sumber daya
manusia yang kompeten.
Ÿ Menkumham, Menperin, dan BRIN perlu menyempurnakan kebijakan mengenai hak kekayaan intelektual untuk
perlindungan bagi pengembang gim nasional.
Ÿ Menkeu perlu menyiapkan skema bantuan permodalan dan insentif pajak bagi pengembang gim nasional serta UMKM
terkait gim. Khususnya bagi pengembang yang menargetkan gim teknologi jenis baru (AI, AR,
Ÿ Menperin perlu menyempurnakan kebijakan mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) berupa
software/aplikasi bagi produk ponsel, laptop, PC, dan tablet serta konsol gim. Memasukkan aplikasi gim nasional sebagai
bagian dari syarat TKDN yang harus dipenuhi produk impor.
Ÿ Menkominfo perlu melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
11/2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, untuk mendukung ekosistem gim nasional dan
memberlakukan skema rating bagi gim dari pengembang asing.
Ÿ Menkominfo perlu mendorong percepatan adopsi teknologi 5G oleh operator seluler untuk mengoptimalkan
perkembangan industri gim.
2 Minimnya permodalan bagi pelaku industri lokal
Edukasi perlu dilakukan secara proporsional. Di satu sisi mengedukasi tentang potensi positif gim sebagai profesi baru,
namun perlu upaya yang sangat serius. Di sisi lain tentang resiko kesehatan baik fisik maupun mental. Edukasi dapat
dilakukan kementerian/lembaga bersama dengan asosiasi/komunitas. Misalnya:
Ÿ Menkominfo bersama Menkes dan MenPPPA perlu menyiapkan skema edukasi dan peringatan untuk mencegah dampak
negatif gim. Misalnya sosialisasi peringatan durasi maksimal harian memainkan gim, skema rating gim dll
Ÿ Menkominfo bersama Menpora perlu menyiapkan skema edukasi mengenai jalur profesi seputar industri gim. Misalnya
pengembang gim, atlet e-sports, dll.
Ÿ Menparekraf, Menpora dan asosiasi perlu menyelenggarakan event kompetisi yang rutin diselenggarakan secara
tahunan (Misal Piala Presiden sejak 2019) dan dimasukkan dalam Kalender Wisata tahunan.
Daftar Pustaka
InMobi SEA Gaming Report 2021
Kominfo & AGI, Peta Ekosistem Industri Game 2020
https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/potensi-industri-game-lokal-di-tengah-kesiapan-infrastuktur-digital/
https://katadata.co.id/anshar/berita/616d691fea515/upaya-memajukan-industri-gim-indonesia
https://dailysocial.id/post/melirik-potensi-besar-industri-gaming-di-indonesia
https://hybrid.co.id/post/pemerintah-untuk-industri-game-indonesia
https://indonesiabaik.id/infografis/kecanduan-game-online-penyakit-gangguan-mental
Policy Brief ini ditulis oleh
Rangga Herdi
Kementerian Sekretariat Negara RI
4 POLICY BRIEF | GIM BUKAN MAINAN, WAKTUNYA JADI ANDALAN

