Page 4 - Policy Brief
P. 4
AGENDA KEBIJAKAN
Komitmen dan dukungan dari pimpinan tinggi merupakan kunci pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Asisten
Deputi Pengaduan Masyarakat yang berkelanjutan, maka dari itu rekomendasi kebijakan ini ditujukan kepada Deputi Bidang Hubungan
Kelembagaan dan Kemasyarakatan, u.p. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara.
1 Melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai dan budaya reformasi birokrasi dan zona integritas
Menyelenggarakan Focus Group Discussion yang melibatkan seluruh pegawai Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
Ÿ
dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pakar
dari kalangan akademisi.
Ÿ Mendorong pegawai Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk mengikuti seminar tentang reformasi birokrasi dan
zona integritas untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mereka.
Ÿ Menggalakan social media campaign mengenai pembangunan zona integritas di lingkungan Asisten Deputi Pengaduan
Masyarakat melalui Instagram, Youtube, dll., dengan demikian pegawai Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dari
generasi milenial akan lebih mudah memahami konsep zona integritas secara komprehensif yang disampaikan dengan
bahasa kekinian.
2 Menyusun Rencana Kerja (Rencana Aksi) pembangunan zona integritas secara berkelanjutan
Ÿ Tim Kerja menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas pada setiap awal tahun, dengan meminta masukan dan
pendapat dari seluruh pegawai Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.
Ÿ Mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang
tertuang dalam rencana kerja.
Ÿ Menyelenggarakan rapat konsolidasi internal secara berkala untuk memantau pelaksanaan pembangunan zona
integritas sesuai rencana kerja yang telah disusun.
Ÿ Melakukan evaluasi per semester pada tahun berjalan terhadap rencana kerja (self-assessment oleh Tim Kerja), untuk
kemudian disusun rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.
Daftar Pustaka
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani di Instansi Pemerintah.
Krissetyanti, Eunike Prapti Lestari. 2021. Reformasi Birokrasi Berkelanjutan di Badan Kepegawaian Negara. Civil Apparatus Policy Brief BKN.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/130/PW.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara Tahun 2021.
Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani Asisten Deputi
Masyarakat Tahun 2021.
ZONA INTEGRITAS: BUKAN SEKADAR GENGSI
4 POLICY BRIEF | NAMUN GOAL DAN SPIRIT ORGANISASI
